Jelang Demo 4 September, Pemkab Tulungagung Siagakan OPD Jaga Aset Daerah
Tulungagung,Detikindo24.com -Isu rencana aksi unjuk rasa pada 4 September 2025 yang berpotensi berujung ricuh seperti yang telah terjadi di berbagai daerah, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tulungagung, Jawa Timur, bergerak cepat mengantisipasi secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terjadi di Kota Marmer ini.
Dengan tetap menekankan pentingnya pelayanan masyarakat berjalan normal, Satpol PP memimpin rapat koordinasi lintas OPD pada hari Senin (1/9/2025) siang di lantai 2 Kantor Pemkab Tulungagung.
Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Drs. Tri Hariadi, M.Si., resmi mengeluarkan edaran yang menginstruksikan agar seluruh jajaran pemerintah daerah meningkatkan kewaspadaan, Terutama fokus pada pengamanan aset daerah dan fasilitas pelayanan publik.
Sekretaris Satpol PP, Muhammad Ardian Candra, SSTP., M.M., yang hadir mewakili Kepala Satpol PP, Sony Welly Ahmadi, S.STP., M.M., menjelaskan, koordinasi lintas OPD menjadi kunci menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat (trantibum).
“Hari ini kami mengundang perwakilan OPD untuk memperkuat antisipasi. Harapannya, pengamanan aset Pemkab bisa dilakukan secara maksimal tanpa mengganggu pelayanan publik,” ujarnya
Isu demo 4 September membuat tensi kewaspadaan meningkat, namun Pemkab meminta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan jajaran OPD tetap tenang. Tidak ada ruang untuk kepanikan, hanya langkah terukur dan disiplin mengikuti arahan hasil rapat koordinasi.
Sebagai bagian dari strategi pengamanan, sesuai edaran bupati, ASN diimbau sementara tidak menggunakan kendaraan dinas berpelat merah. Setiap kantor OPD juga diminta memastikan ada petugas yang berjaga dan memantau situasi di sekitarnya. Kebijakan ini semata-mata demi memastikan seluruh pelayanan masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.
“Situasi Tulungagung sejauh ini masih aman dan kondusif. Namun kewaspadaan harus terus kita tingkatkan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” tegas Chandra.
Bagi warga Tulungagung, langkah ini memberi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Di tengah ketidakpastian dinamika sosial, jaminan keamanan dan pelayanan publik menjadi kebutuhan paling mendasar. “Dengan koordinasi cepat, aset daerah terjaga, pelayanan publik tetap berjalan, dan Tulungagung diharapkan tetap aman, kondusif, terbebas dari aksi anarkis,” pungkasnya.(Ft)
