TULUNGAGUNG,detikindo24.com -OTT KPK di Kabupaten Tulungagung berbuntut panjang. Hari ini, Selasa (9/6/2026) Gabungan Elemen Pejuang Rakyat (GEMPAR) menggeruduk tiga titik vital pusat pemerintahan, mulai Kantor BPN, Satpol PP hingga Kantor DPRD Kabupaten Tulungagung.
GEMPAR meminta evaluasi total organisasi perangkat daerah (OPD), reformasi birokrasi, hingga transparansi pengelolaan anggaran daerah pasca mencuatnya kasus OTT KPK.
GEMPAR menilai kasus tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan alarm serius adanya persoalan tata kelola pemerintahan dan lemahnya pengawasan internal birokrasi di lingkungan Pemkab Tulungagung.
GEMPAR menuntut keras APH mengusut tuntas dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Tulungagung, serta membongkar bagi semua pihak yang diduga terlibat.
Masa juga membentangkan poster yang mereka siapkan yang bertuliskan “Korupsi Merusak Bangsa”, “Usut Tuntas OTT”, hingga “Bangun Daerah Tanpa Korupsi”.
Situasi makin memanas saat Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin yang di dampingi Ketua DPRD Marsono, Sekda Kabupaten Tulungagung Tri Hariyadi muncul menemui mereka di depan gedung DPRD Kabupaten Tulungagung.
Dengan tegas Ahmad Baharudin mengatakan, Sepenuhnya mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah Tulungagung.
“Yang bisa kita lakukan adalah menyikapi kasus korupsi di Tulungagung dan menindak tegas siapa pun yang terlibat. Kita siap mengawal semua dan setuju agar KPK menindak tegas,” ujarnya.
Pintanya masyarakat tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak memaksakan evaluasi dilakukan di luar mekanisme aturan.
“Ada regulasi, ada timing-nya. KPK tidak bisa kita suruh-suruh evaluasi OPD pasca OTT,” tegasnya.
Ahmad Baharudin mengaku, selama ini dirinya tidak terlibat dalam proses perencanaan penganggaran maupun rencana kerja.
“Pada waktu pelaksanaan perencanaan penganggaran maupun rencana kerja, saya tidak dilibatkan. Saya masuk di tengah-tengah,” Ucapnya
Meski ia berstatus Plt, di pastikan pemerintahan tetap berjalan dan pelayanan publik tidak boleh lumpuh karena gejolak politik dan proses hukum yang masih terus berlangsung.
“Pemerintahan tetap berjalan, tidak boleh mandek. Tapi kita juga harus memperhatikan administrasinya. Jangan sampai OPD melampaui aturan yang akhirnya bisa seperti yang kemarin-kemarin,” lanjutnya.
Agar tidak lagi muncul persoalan korupsi, Ia berjanji akan fokus membenahi administrasi “Administrasi yang belum benar kita siapkan, kita benahi, kita luruskan mulai segera,” ujarnya.
“Pembenahan internal birokrasi sudah mulai dilakukan dan akan terus dilanjutkan secara bertahap. Insya Allah kita sudah mulai bekerja dan akan terus kita lanjutkan,” imbuhnya.
Tegasnya lagi, pengelolaan realisasi anggaran daerah di janjikan terbuka agar dapat diawasi bersama oleh masyarakat.
Warga masyarakat Tulungagung menunggu, Apakah semua janji, transparansi APBD, reformasi tata kelola pemerintahan, dan pembersihan internal birokrasi benar-benar akan di wujudkan..(Ft)
