TULUNGAGUNG,detikindo24.com -Kondisi sarana prasarana (Sarpras) Pasar Ngemplak, Kabupaten Tulungagung menuai keluhan dari masyarakat dan pedagang. Jalan di dalam area pasar, khususnya jalur kendaraan roda dua, dilaporkan rusak, berlubang, dan licin sehingga mengganggu kenyamanan serta membahayakan aktivitas jual beli.
Keluhan tersebut mengemuka karena para pedagang mengaku setiap hari membayar retribusi, seperti karcis masuk pasar dan sewa kios rutin setiap tahunnya.
Namun, dari tahun ke tahun, kondisi fasilitas pasar tidak ada perbaikan yang berarti. Lalu kemana keuangan hasil pengelolaan pasar ngemplak?.
“Setiap hari kami masuk pasar bayar karcis, tapi tiap tahun tidak pernah ada perbaikan. Jalan di dalam Pasar Ngemplak tetap rusak,” keluh salah seorang pedagang.
Situasi ini kemudian memunculkan pertanyaan publik terkait transparansi pengelolaan keuangan pasar, baik dari retribusi karcis harian maupun sewa kios.
Menanggapi keluhan dan pertanyaan tersebut, Zaenu Mansur, Kepala UPT Pasar se-Kabupaten Tulungagung yang membawahi 31 pasar didampingi Arif, Koordinator Pasar Ngemplak, Pasar Wage, Pasar Tamanan, dan Pasar PDS menjelaskan kepada wartawan, Selasa (27/1/2026). pihaknya telah turun langsung memantau kondisi pasar dan berupaya meminimalkan potensi permasalahan yang ada.
“Untuk kondisi pasar saat ini, kami dari UPT Pasar sudah berada di lapangan dan berupaya meminimalkan potensi kerawanan yang ada,” ujar Zaenu Mansur saat dikonfirmasi di Kantor UPT Pasar Ngemplak, Selasa (27/1/2026).
Zaenu mengaku keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, terutama untuk perbaikan sarana dan prasarana pasar berskala besar.
“Untuk pekerjaan kecil, seperti saluran air yang tersumbat atau tutup got yang rusak, masih dapat kami tangani secara swadaya melalui kerja bakti bersama pedagang. Namun, untuk pekerjaan berskala besar, hal tersebut berada di luar kemampuan kami,” jelasnya.
Ia mencontohkan pekerjaan yang membutuhkan anggaran besar, antara lain perbaikan talang los sepanjang 30 hingga 40 meter, perbaikan saluran air dan paving di sebagian besar pelataran pasar, serta pengadaan dan perbaikan lampu penerangan umum.
Terkait hasil pengelolaan retribusi pasar, Zaenu Mansur menegaskan, UPT Pasar tidak mengelola langsung uang karcis maupun sewa kios. Seluruh penerimaan retribusi tersebut langsung disetorkan ke kas daerah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang berlaku.
Ia juga menjelaskan bahwa setiap akhir tahun UPT Pasar melakukan evaluasi kondisi sarana dan prasarana di masing-masing pasar. Hasil evaluasi tersebut kemudian dilaporkan kepada pimpinan dan diusulkan secara tertulis kepada dinas terkait melalui Bidang Pasar.
Dengan keterbatasan kewenangan dan anggaran, UPT Pasar selama ini hanya mampu melakukan pemeliharaan ringan secara swadaya dan kerja bakti bersama para pedagang.
Sementara itu, Bupati Tulungagung Gatut Sunu menanggapi persoalan tersebut dengan menyatakan akan segera turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi Pasar Ngemplak secara langsung.
“Secepatnya akan saya sidak, Mas,” ujar Bupati Gatut Sunu kepada wartawan, Selasa (27/1/2026).
Sidak diperlukan untuk memastikan kondisi riil pasar serta menjadi dasar pengambilan kebijakan terkait perbaikan sarana dan prasarana pasar ke depan.
Masyarakat dan pedagang berharap sidak tersebut tidak berhenti pada peninjauan semata, tetapi diikuti dengan langkah konkret perbaikan serta kejelasan alokasi anggaran, mengingat Pasar Ngemplak merupakan pasar induk yang menopang aktivitas perdagangan masyarakat di Kabupaten Tulungagung.(Ft)
