TULUNGAGUNG,Detikindo24.com -Festival Literasi Daerah Tulungagung 2025 resmi dibuka Bupati H. Gatut Sunu Wibowo di GOR Lembu Peteng, Selasa (16/9/2025). Acara bertema “Literasi untuk Kesejahteraan, Tulungagung Maju, Tulungagung Bersatu, Jogo Tulungagung” itu digelar meriah dengan pameran, talkshow, hingga penghargaan bagi tokoh penggerak literasi.
Namun di balik kemeriahan, muncul pertanyaan mendasar: apakah festival ini benar-benar mampu menggerakkan budaya membaca dan menulis masyarakat Tulungagung, atau sekadar seremonial tahunan?
Berdasarkan data Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tulungagung, tingkat kunjungan perpustakaan daerah masih jauh dari ideal. Dari sekitar 1 juta penduduk Tulungagung, rata-rata kunjungan perpustakaan fisik hanya belasan ribu orang per tahun.
Beberapa perpustakaan desa bahkan kondisinya memprihatinkan: koleksi buku terbatas, fasilitas minim, dan jarang dimanfaatkan warga. Seorang pemerhati pendidikan, YD, menyebut festival literasi rawan hanya menjadi etalase tanpa menyentuh akar persoalan.
> “Yang dibutuhkan bukan hanya acara besar di GOR, tapi akses buku murah, perpustakaan desa yang aktif, dan gerakan literasi sejak dini di sekolah-sekolah,” tegasnya.
Di tengah era digital, masalah literasi di Tulungagung tidak hanya soal membaca buku fisik. Masalah lain adalah rendahnya literasi digital. Banyak pelajar lebih akrab dengan gawai untuk hiburan ketimbang memanfaatkannya untuk belajar.
Menurut catatan salah satu komunitas literasi lokal, lebih dari 60% pelajar menghabiskan waktu 5–8 jam sehari di media sosial, namun hanya sedikit yang menggunakan perangkat digital untuk membaca artikel ilmiah atau e-book.
Kondisi ini menimbulkan paradoks: festival literasi digelar megah, tetapi kebiasaan membaca di era digital justru semakin melemah.
Dalam acara tersebut, Bupati Gatut Sunu bersama Wakil Bupati Ahmad Baharudin memberikan penghargaan kepada penggerak literasi, mulai dari kepala desa hingga komunitas baca. Tindakan ini patut diapresiasi.
Namun, sejumlah pegiat literasi menilai penghargaan saja tidak cukup. Mereka mendesak adanya dukungan anggaran berkelanjutan, program pembinaan komunitas, serta insentif nyata bagi penggerak literasi desa.
“Penghargaan itu simbolis. Yang dibutuhkan adalah konsistensi. Jangan setelah festival selesai, semua kembali sepi,” kata Ketua Komunitas Baca Tulungagung, RY.
Festival ini didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2025. Namun publik menyoroti efektivitas pemanfaatan anggaran tersebut. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah dana besar yang dikeluarkan untuk festival benar-benar berdampak pada peningkatan literasi masyarakat, atau hanya habis untuk acara sehari.
Seorang aktivis pendidikan bahkan menyebut perlu adanya audit program literasi agar jelas sejauh mana hasil yang dicapai.
Bupati Gatut dalam pidatonya menekankan literasi sebagai fondasi kesejahteraan masyarakat. “Dengan literasi yang kuat, kita bisa membangun masyarakat yang cerdas, kreatif, dan mampu bersaing di tingkat global,” ujarnya penuh semangat.
Namun, pertanyaan besar tetap menggantung: apakah semangat tersebut benar-benar diwujudkan melalui kebijakan nyata, atau berhenti pada slogan dalam festival tahunan?
Bila gerakan literasi tidak menyentuh akar persoalan – rendahnya minat baca, lemahnya fasilitas, hingga kurangnya peran sekolah – maka festival megah ini dikhawatirkan hanya menjadi panggung politik dan pencitraan belaka.
Festival Literasi Tulungagung 2025 adalah langkah positif, tetapi pekerjaan rumah masih panjang. Tanpa strategi jangka panjang, literasi hanya akan menjadi jargon.
Jika pemerintah daerah serius, maka literasi harus diintegrasikan dalam program pendidikan, penguatan perpustakaan desa, literasi digital, hingga kolaborasi dengan komunitas akar rumput. Hanya dengan cara itu, Tulungagung benar-benar bisa membuktikan bahwa literasi adalah jalan menuju kesejahteraan, bukan sekadar pesta tahunan.(Ft)
