Tulungagung,detikindo24.com -Wajah birokrasi Pemerintah Kabupaten Tulungagung kembali tercoreng, Di tengah upaya memulihkan kepercayaan kepada publik pasca penetapan Bupati Non aktif Gatut Sunu Wibowo dalam kasus korupsi dan pemerasan, Kini nama Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin pun ikut terseret dalam pusaran pemeriksaan KPK sebagai saksi, Jumat (22/05/2026).
Tentu saja, Kondisi ini membuat publik bertanya serius ? seberapa dalam dugaan praktik pemberian kepada kepala daerah di lingkup birokrasi Pemkab Tulungagung.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo menegaskan, para saksi diperiksa untuk memberikan keterangan dugaan pemberian kepada Bupati, menelusuri rantai relasi kekuasaan, dan dugaan aliran kepentingan di balik birokrasi pemerintahan daerah.
Tak hanya Plt Bupati Ahmad Baharudin, penyidik KPK juga memanggil sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Tulungagung lainnya, di antaranya:
1. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sony Welli Ahmadi.
2. Kepala DPMPTSP Imroatul Mufidah.
3. Kepala Dispora Achmad Mugiyono.
4. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Lugu Tri Handoko.
5. Kepala Disnakeswan Agus Suswantoro.
6. Plt Kepala DPMD Hari Prastijo.
7. Sekretaris DPRD Rahadi Puspita Bintara.
8. Direktur RSUD dr Karneni Rio Ardona.
9. serta seorang PNS berinisial GL.
Sederet nama pejabat penting tersebut menunjukkan bahwa kasus yang menyeret Gatut Sunu Wibowo bukan lagi dipandang sebagai persoalan individu semata.
Kini, Plt Ahmad Baharudin akankah berani membuka fakta secara terang dan memastikan birokrasi tidak terus menjadi sarang praktik penyalahgunaan kekuasaan?
Di tengah kondisi yang pejabatnya kini sedang sibuk menghadapi pemeriksaan lembaga antirasuah ini, Masyarakat hanya bisa berharap, Pemkab Tulungagung yang bersih dan fokus melayani..
Meski begitu, masyarakat tetap menunggu ketegasan KPK dalam membongkar seluruh dugaan praktik korupsi tanpa tebang pilih. Sebab, jika KPK hanya berhenti pada pemeriksaan, namun tanpa pengusutan menyeluruh, maka kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah akan semakin runtuh di tengah krisis integritas birokrasi yang terus berulang.(Ft)
