Desa Dempelan di Demo Ratusan Warganya Sebab Hasil Pendapatan Asli Desa Lambat Disetor ke Rekening Kas Desa
Kab Madiun, Detikindo24.com -Di Demo Ratusan warga masyarakatnya untuk segera mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Bendahara Desa dan sekaligus Perangkat Desa Dempelan, Kec/Kab Madiun pada hari ini kamis 28 agustus 2025, yang bersangkutan atas nama Tutik Puji Rahayu ternyata sudah terlebih dulu membuat surat pernyataan mengundurkan diri sejak 13 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut dibenarkan Camat Madiun (Hariyono) dan Pj Kades Dempelan (Nurul Lisartati) saat di wawancarai di lokasi aksi demo di kantor desa Dempelan, Kamis (28/9)2025).
” Sebagai syarat mutlak pengunduran diri sebagai bendahara desa, Selanjutnya akan kita tindak lanjuti dan mintakan rekomendasi bupati,” Terang Camat Madiun Hariyono
Hariyono juga akan memerintahkan kepada Pj Kades Nurul Lishartati untuk segera melakukan proses pencairan dana kegiatan warga guna perayaan Hut RI 17 agustus 1945 yang ke -80 sebelumnya sudah diagendakan oleh Pemdes dempelan.
Sementara, Sebagai bentuk responsif selaku Pj Kades Dempelan, Nurul Lisartati telah membuat laporan ke Inspektorat kab. madiun atas kasus yang diduga terjadi di desanya.
Menurutnya, pemberhentian tidak bisa serta merta, tetapi ada mekanisme peraturan perundang-undangannya. “Tidak bisa langsung memberhentikan bendahara hanya karena desakan massa, sebagai ASN kami harus menunggu hasil Audit dari inspektorat dulu,” jelas Nurul
Menurut Koordinator Aksi Demo (Suwarno alias Jeger), menilai sebagai bendahara di desanya tidak mampu mengelola dana desa dengan benar dan transparan, banyak proyek yang sudah di rencanakan gagal dilaksanakan.
Terbukti, Hasil Pendapatan Asli Desa (PAD) dari pasar dan lelang tanah kas bengkok terlambat disetorkan ke Rekening Kas Desa (RKD) selama dua bulan, yakni sudah Lunas sejak bulan Mei, Namun baru disetor Ke RKD pada pertengan bulan Agustus.
“Jelas bukti nyata gagalnya kelola keuangan desa saat dana dari Masyarakat sudah di bayar lunas, tapi kenapa ketika dana dibutuhkan,kok kas desa kosong”. Jelas Jeger
Awalnya dugaan jumlah anggaran PADes hanyalah berkisar Rp 91 juta, Namun justru Bendahara Desa (Tutik -red) mengakuinya sejumlah Rp 134 juta.
“Jumlah yang kita temukan mencapai 91 juta akan tetapi bendahara mengaku membawa uang hingga 134 juta,”Pungkas Jeger
