Perwakilan Kantor Dj&P

Nganjuk, Detikindo24.Com – Gugatan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menuai banyak tanggapan dikalangan aktivis yang bergerak dibidang kontrol sosial, khususnya salah satu aktivis LSM di Kabupaten Nganjuk yakni Hamid.

Informasi yang dihimpun jurnalis Detikindo24.Com dilansir dari situs media www.koranmemo.com Hamid mengatakan, gugatan yang dilakukan Pemkab Nganjuk tersebut akibat ketidak puasan terhadap putusan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, yang dimenangkan Harian Pagi Koran Memo.

Terlebih, gugatan Pemkab Nganjuk terhadap Harian Pagi Koran Memo itu upaya banding pasca putusan sidang ajudikasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur akhir Agustus lalu.

Gugatan Pemkab Nganjuk terhadap Harian Pagi Koran Memo itu didaftarkan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN), tercatat dalam perkara nomor 137/G/KI/2023.PTUN.SBY.

“Dalam amar putusannya, Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur mengabulkan permohonan pemohon,” ujar Hamid, pada Senin (30/10/2023) dikutip dari situs www.koranmemo.com.

Menanggapi gugatan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya, yang dilayangkan oleh Pemkab Nganjuk, dua orang staf perwakilan kantor Dj&P angkat bicara yakni Fayi’ Aby Dzulfiqor, S.H, dan Moh. Farid Fauzi, S.H.

Menurut Fayi’ Aby Dzulfiqor mengatakan, melihat fenomena yang akhir-akhir ini terkait peran aktif masyarakat dalam pengawasan kinerja pemerintah, kami sebagai lawyer dari Law Firm DR. Djatmiko & Partners turut mengapresiasi hal tersebut.

“Seperti yang terjadi saat ini, dengan adanya gugatan ke Komisi Informasi oleh media Harian Pagi Koran Memo tetang permohonan Informasi atas Rancangan Anggaran Bangunan (RAB) ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk merupakan tindakan yang dibenarkan dan merupakan bentuk hak masyarakat untuk memperoleh Informasi atas kinerja dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD),” kata pria yang akrab disapa Fayi’ kepada jurnalis Detikindo24.Com pada Senin (30/10/2023) sore.

Fayi’ menambahkan bahwa, dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 huruf F menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia“.

“Dapat dipahami dengan sangat jelas bahwa di dalam dasar hukum tertinggi di Indonesia, memperoleh informasi merupakan hak mendasar dari seluruh warga negara indonesia, begitu juga di dalam Undang-undang (UU) nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi pasal 7 ayat 1 dan 2 menyatakan:

1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan.

2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Sehingga permohonan informasi yang dilakukan media Harian Pagi Koran Memo merupakan bentuk pelaksanaan hak warga negara dalam memperoleh Informasi, dan sekaligus merupakan bentuk pengawasan masyarakat atas penggunaan “uang rakyat” untuk pembangunan,” imbuh Fayi’.

Lanjut Fayi’, berkata bahwa, hal tersebut merupakan tindakan pencegahan awal agar tidak ada penyelewengan anggaran atau korupsi atas APBD yang dilakukan para pejabat dinas Kabupaten Nganjuk.

“Maka dari itu, menurut pandangan kami tindakan terbaik yang perlu dilakukan saat ini adalah agar Pemkab Nganjuk meninjau ulang untuk mencabut gugatan di PTUN karena bisa memberikan kesan yang kurang baik di masyarakat dan memunculkan persepsi  negatif terkait penyelewengan anggaran alias korupsi di jajaran dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nganjuk,” paparnya.

Fayi’ menegaskan bahwa, selama RAB yang diajukan permohonan informasi oleh media Harian Pagi Koran Memo tidak disalahgunakan, maka hal tersebut tidak perlu dipermasalahkan.

Begitu juga Moh. Farid Fauzi mengatakan bahwa, dirinya sebagai generasi penerus bangsa, mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh koran memo terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.

“Permohonan RAB terhadap pembangunan Perpustakaan Nasional Kabupaten Nganjuk tersebut dapat menginisiasi Masyarakat akan pentingnya pengetahuan mengenai informasi terhadap kebijakan publik, dan hal tersebut merupakan bagian dari percepatan grand design reformasi 2010-2025, dengan implementasi reformasi birokrasi substansial, salah satunya melalui peningkatan keterbukaan informasi publik, sebagaimana disebutkan dalam huruf G Nomor 62 Permendagri 48/2022,” kata pria yang biasa disapa akrab Farid pada Senin (30/10/2023) sore.

Farid menambahkan bahwa, apa yang dilakukan oleh pihak koran memo tersebut telah dijamin dalam UU Nomor 14 tahun 2008 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Setiap Informasi Publik harus dapat diperoleh setiap Pemohon Informasi Publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana” _J.o_ pasal 3 huruf (a) “menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik”.

“Kendati RAB yang diminta oleh koran memo tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun dapat kita pahami bahwa pembangunan tersebut menggunakan anggaran yang didanai dari APBN, sehingga sudah sepatutnya RAB yang termasuk dokumen dalam pembangunan Perpustakaan Nasional tersebut termasuk dalam kategori informasi publik yang dapat diakses secara leluasa oleh masyarakat,” imbuh Farid.

Lanjut Farid, sesuai penjelasan UU Nomor 14 tahun 2008, bagian umum paragraf 4 “Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik yang berkaitan dengan Badan Publik tersebut untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang-undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”.

“Disisi lain, kontraktual yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dengan kontraktor pembangunan Perpustakaan Nasional tersebut bukan merupakan dokumen rahasia dan tidak termasuk sebagai dokumen yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 tahun 2008,” ujar Farid.

Farid menegaskan, oleh karenanya untuk menghindari stigma buruk terhadap Pemerintah Kabupaten Nganjuk, agar tidak seolah-olah ada sesuatu yang dirahasiakan, maka sudah sepatutnya Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tidak melakukan upaya hukum ke PTUN Surabaya, dan dapat memberikan dokumen yang diminta oleh koran memo selaku pemohon dokumen, sejauh dokumen tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(Skr/Sin)