Tulungagung,Detikindo24.com -Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Tulungagung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kabupaten Tulungagung, Senin (29/9/2025).
Aksi ini muncul sebagai bentuk protes terhadap dugaan kriminalisasi aktivis, pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dinilai kurang transparan, serta dugaan ketidaktepatan distribusi beasiswa bagi siswa berprestasi dan keluarga kurang mampu.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 10.00 WIB hingga siang itu berjalan tertib, meski menghadirkan ratusan mahasiswa dari berbagai kampus dengan membawa spanduk dan poster, dengan tuntutan tegas, menekankan pentingnya kebebasan berpendapat, transparansi anggaran pendidikan, dan pengawasan distribusi beasiswa.
Dalam pertemuan dialog yang digelar di halaman kantor DPRD, mahasiswa menyampaikan tiga tuntutan utama:
1. Menolak kriminalisasi terhadap aktivis dan mahasiswa, sebagai bentuk perlindungan terhadap hak berpendapat.
2. Menuntut keterbukaan pengelolaan dana BOS, agar alokasi dana pendidikan dapat dipertanggungjawabkan dan diterima secara tepat oleh sekolah dan siswa.
3. Meminta evaluasi dan pengawasan ketat terhadap distribusi beasiswa, agar program pemerintah ini benar-benar mencapai penerima yang berhak.
Menanggapi aspirasi tersebut, Bupati Tulungagung, H. Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., hadir langsung bersama Sekda Drs. Tri Hariadi dan jajaran Forkopimda. Bupati Gatut menegaskan secara tegas bahwa pemerintah daerah menjamin kebebasan berpendapat mahasiswa dan tidak akan melakukan kriminalisasi terhadap aktivis.
“Saya pastikan, tidak ada kriminalisasi terhadap mahasiswa ataupun aktivis. Pemerintah menghormati kebebasan berpendapat sepanjang sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan sampai ada kekhawatiran yang tidak berdasar di masyarakat,” tegas Bupati Gatut.
Selain itu, Bupati Gatut menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana BOS dan beasiswa. Ia meminta agar dinas terkait menyiapkan data dan informasi secara terbuka, sehingga masyarakat dapat memantau penyaluran dana. “Transparansi itu kunci agar tidak terjadi salah paham, dan agar dana benar-benar tersalurkan tepat sasaran,” jelasnya.
Dalam dialog, mahasiswa juga menyoroti adanya dugaan ketidaktepatan dalam distribusi beasiswa, yang menurut mereka masih belum sampai kepada siswa yang berhak. Menyikapi hal ini, Bupati Gatut menyatakan pemerintah daerah akan melakukan pengawasan lebih ketat, evaluasi menyeluruh, serta mempermudah akses informasi bagi masyarakat terkait penyaluran beasiswa.
Dialog terbuka ini ditutup dengan kesepakatan bahwa seluruh tuntutan mahasiswa akan dibahas lebih lanjut di forum resmi DPRD Tulungagung. Kesepakatan tersebut dianggap sebagai langkah konkret dalam memperkuat komunikasi antara pemerintah dan generasi muda, sekaligus sebagai wujud penguatan demokrasi lokal dan akuntabilitas publik.
Pengamat pendidikan dan masyarakat menyambut baik langkah pemerintah daerah yang langsung menanggapi tuntutan mahasiswa. Mereka menilai aksi ini menjadi momentum penting bagi Tulungagung untuk memperbaiki tata kelola dana pendidikan, menjamin hak siswa dan mahasiswa, serta membangun budaya transparansi yang lebih kuat.
Aksi mahasiswa yang berlangsung tertib ini diharapkan menjadi momentum bagi pemerintah Tulungagung untuk memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kerja sama dengan semua elemen masyarakat, terutama generasi muda yang kritis dan peduli terhadap pembangunan daerah.(Ft)
