TULUNGAGUNG,Detikindo24.com -Pemerintah Kabupaten Tulungagung bersama Komisi IX DPR RI bergerak cepat menanggapi insiden dugaan keracunan ringan yang dialami sejumlah siswa SMP Negeri 1 Boyolangu. Kejadian ini langsung memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan serius mengenai standar pengawasan, kualitas pengolahan, serta keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah digencarkan pemerintah daerah.
Insiden terjadi pada Senin, 13 Oktober 2025, ketika beberapa siswa mengalami gejala mual dan muntah setelah menyantap menu MBG pada jam makan siang. Laporan cepat dari pihak sekolah membuat Pemerintah Kabupaten Tulungagung segera mengambil langkah darurat. Bupati Tulungagung, Gatut Sunu Wibowo, S.E., M.E., memerintahkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta aparat Kepolisian untuk melakukan penanganan medis dan investigasi lapangan.
Langkah responsif itu kemudian diikuti dengan kunjungan langsung Bupati Gatut Sunu bersama Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M., ke dua titik penting: lokasi dapur produksi dan fasilitas kesehatan yang menangani siswa.
Tujuannya bukan sekadar melihat situasi di lapangan, tetapi juga mengevaluasi sistem pengawasan dan rantai distribusi makanan program MBG secara menyeluruh.
Kunjungan pertama dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Gusti Maringi Mukti, yang berlokasi di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat. Yayasan ini merupakan salah satu mitra penyedia menu MBG untuk sekolah di wilayah Tulungagung bagian selatan.
Dalam pantauannya, Bupati menemukan sejumlah hal yang harus segera dibenahi — mulai dari standar sanitasi dapur, penyimpanan bahan baku, hingga sistem kontrol kualitas yang masih perlu diperketat.
Kita tidak bisa menoleransi kelalaian sekecil apa pun. Program ini menyangkut keselamatan anak-anak kita. Keamanan pangan harus menjadi prioritas utama,” tegas Bupati Gatut Sunu.
Sampel makanan dari dapur SPPG kemudian diamankan oleh Dinas Kesehatan dan Kepolisian untuk diuji di laboratorium independen. Pemerintah menegaskan bahwa hasil pemeriksaan akan diumumkan secara transparan, sebagai bentuk tanggung jawab publik dan komitmen terhadap keterbukaan informasi.
Usai dari dapur SPPG, Bupati Gatut Sunu dan rombongan langsung menuju Puskesmas Boyolangu untuk memastikan kondisi siswa yang sempat dirawat. Berdasarkan laporan tenaga medis, seluruh siswa kini dalam kondisi stabil dan sebagian besar sudah diperbolehkan pulang pada malam harinya.
Anak-anak harus lebih berhati-hati. Sebelum makan, perhatikan bau dan tekstur makanan. Jika mencurigakan, jangan dikonsumsi,” pesan Bupati, menekankan pentingnya kesadaran individu dalam menjaga keamanan pangan diri sendiri.
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI, Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M., memberikan apresiasi terhadap langkah cepat Pemkab Tulungagung, sekaligus mengingatkan agar insiden ini dijadikan momentum untuk membenahi sistem pengawasan lintas sektor.
Program Makan Bergizi Gratis adalah program strategis nasional yang harus berjalan dengan disiplin. Koordinasi antarpihak harus diperkuat. Pengawasan bukan hanya dilakukan ketika masalah muncul, tetapi menjadi bagian dari budaya pelaksanaan program,” tegas Heru Tjahjono.
Menurutnya, kejadian ini menjadi pengingat keras bagi seluruh penyelenggara program di tingkat daerah agar tidak hanya fokus pada distribusi makanan, tetapi juga memastikan kualitas, higienitas, dan kelayakan setiap sajian yang diterima siswa.
Di sisi lain, publik menilai langkah cepat Pemkab Tulungagung sebagai bentuk pemerintahan yang responsif dan terbuka terhadap evaluasi. Namun demikian, banyak pihak juga berharap agar tindak lanjutnya tidak berhenti pada inspeksi sesaat, melainkan diikuti dengan reformasi sistem pengawasan yang berkelanjutan.
Pemkab Tulungagung memastikan bahwa evaluasi total terhadap seluruh dapur penyedia MBG di kabupaten ini akan dilakukan, termasuk pengetatan standar kebersihan, pelatihan tenaga pengolah, serta peningkatan pengawasan oleh tim gabungan dari Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan.
Langkah cepat, evaluasi menyeluruh, dan koordinasi lintas sektor antara Pemkab Tulungagung dan DPR RI menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas dan keamanan Program Makan Bergizi Gratis.
Melalui komitmen ini, diharapkan program MBG tidak hanya menjadi rutinitas distribusi makanan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan masa depan generasi muda Tulungagung.
Dengan tindakan cepat, terbuka, dan tegas, Tulungagung menegaskan diri sebagai daerah yang tidak hanya reaktif terhadap krisis, tetapi juga proaktif membangun sistem yang lebih aman dan berintegritas.(Ft)
